EJ – Dalam sejarahnya, Persebaya pernah mendapatkan skema pendanaan dari Pemerintah Kota Surabaya lewat APBD. Sejak APBD dilarang untuk membiayai klub profesional, Persebaya tidak lagi mendapatkan suplai dana dari Pemkot.
Puluhan tahun mendapat asupan dana dari pemerintah membuat pengurus Persebaya menjadi manja. Era klub bola tanpa APBD tak lantas menjadikan pengurusnya menjadi kreatif dalam mencari sumber pendanaan. Mereka hanya pasrah menunggu datangnya dana dengan hanya mengandalkan nama besar Persebaya.
Saat Persebaya memutuskan bergabung dengan Indonesia Premier League (IPL) pada tahun 2011, skema pendanaan Persebaya berasal dari sebuah perusahaan konsorsium bernama PT Pengelola Persebaya Indonesia (PT PPI). Perusahaan ini berkewajiban menanggung semua pembiayaan yang dibutuhkan Persebaya, mulai kontrak pemain, pelatih, hingga pengeluaran untuk kompetisi.
Namun, PT PPI tak lantas menjadi pemilik Persebaya. Saham Persebaya tetap dipegang PT Persebaya Indonesia (PT PI) dengan komposisi 50 persen milik Saleh Ismail Mukadar, 30 persen dipegang Cholid Goromah, dan 20 persen sisanya dimiliki klub-klub internal.
Skema ini rupanya ingin dipertahankan PT PI. Ram Surahman, perwakilan manajemen PT PI menyatakan jika investor yang merapat ke Persebaya nanti hanya sebagai pengelola, bukan mengambil alih saham PT PI.
Setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PI, 26 Maret 2016 lalu, Cholid melontarkan pernyataan jika kewajiban investor Persebaya nantinya adalah melunasi gaji pemain dan pelatih yang tertunggak.
“Terkait urusan tunggakan gaji dan pembentukan kepengurusan baru Persebaya, itu semua satu paket apabila investor atau pihak pengelola yang baru sudah ada,’’ tutur Cholid seperti dikutip dari Jawa Pos.
Cholid menambahkan jika PT PI nantinya hanya sebagai pengawas karena menurutnya, ranah kekuasaannya sudah berbeda.
Apakah skema ini akan menarik minat para investor? Kita tunggu saja. Yang jelas, sampai detik ini, tak ada satu pun investor yang bersedia jadi pengelola Persebaya. (iwe)
