Sikap keras Persebaya yang meminta kompetisi dihentikan jika tidak ada panduan teknis dari PSSI patut diapresiasi. Selama ini, protes yang dilancarkan Persebaya masih abu-abu dan terkesan mencari aman. Namun ketidakjelasan keputusan PSSI melanjutkan kompetisi di tengah pandemi sudah selayaknya disikapi dengan protes keras dari klub-klub peserta Liga 1 2020, termasuk Persebaya.
Klub sebagai peserta liga harus melancarkan protes atas ketidakjelasan kompetisi. Bahkan protes seharusnya dilakukan jauh sebelum pandemi. Kacaunya jadwal, ketidakjelasan hak siar dan komersial, nilai subsidi yang sangat minim adalah beberapa hal yang seharusnya dipersoalkan klub sejak dulu. Anehnya, klub-klub seperti tidak berdaya dan cenderung membiarkan hal itu terjadi. Kompetisi dari tahun ke tahun tetap menghadapi persoalan yang sama.
Sebenarnya bukan pandemi yang menjadi penyebab utama kacaunya kompetisi. Pandemi ini hanya memperparah kondisi. Jika dibanding dengan liga-liga yang sudah mapan, Liga 1 menjadi liga yang paling tidak siap untuk digelar. Di saat liga-liga Eropa mulai berjalan dan sebagian liga di ASEAN digelar, Liga 1 sempat mengalami tarik ulur antara lanjut atau dihentikan. Bahkan saat PSSI memutuskan liga dilanjutkan, protes dari klub tetap bermunculan.
Jika mau memakai sudut pandang klub, PSSI seharusnya tahu jika saat ini klub punya banyak masalah. Terutama faktor finansial mereka yang babak belur dihajar pandemi. Urusan kontrak dengan pemain tentu dipengaruhi oleh faktor finansial. Dukungan dari sponsor dipastikan berkurang, sementara kebutuhan dana operasional tetap tinggi. Hal ini ditambah dengan tidak jelasnya uang dari hak siar dan komersial untuk klub. Operator hanya menjanjikan subsidi yang tidak jelas ukurannya.
Pentingnya Hak Siar dan Komersial, Belajar dari Liga Premier Inggris
Sebuah kompetisi bisa berjalan dengan baik jika klub-klub sehat secara finansial. Mengapa Liga Premier Inggris bisa berjalan di tengah pandemi lebih karena pendapatan klub dari hak siar cukup tinggi. Meski tidak ada pendapatan dari penonton, namun hak siar masih bisa memberikan ’oksigen’ untuk dana operasional klub selama kompetisi dilanjutkan.
Dikutip dari beritasatu.com, Sky Sports dan BT Sports harus merogoh kocek £4.464 miliar (sekitar Rp 85.000 triliun) untuk mendapat hak siar eksklusif lima pertandingan per pekan selama dari musim 2019/2020 hingga musim 2021/2022.
Bagaimana pembagiannya? Setiap klub mempunyai kedudukan setara, di mana setiap klub mendapat satu suara. Klub juga mendapat jatah hak siar dan komersial sesuai dengan kesepakatan, yaitu sesuai dengan asas 50-25-25.
Asas 50-25-25 merupakan konsep pembagian uang dari hak siar dan komersial kepada 20 klub kontestan Liga Premier. Perinciannya, 50 persen dari pendapatan hak siar akan dibagikan secara merata kepada 20 klub yang bermain di Liga Primer Inggris, 25 persen dibagikan sesuai peringkat akhir klub di akhir kompetisi, dan 25 persen sisanya dibagikan berdasarkan jumlah pertandingan setiap klub yang disiarkan televisi.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan kondisi klub-klub Liga 1. Uang pembagian hak siar dan komersial tidak jelas angkanya. Klub-klub hanya dijatah subsidi yang nilainya sangat kecil dan sering ditunggak. Padahal selama kompetisi, klub lebih banyak pengeluaran dibanding pemasukan. Tak heran jika dari musim ke musim, berita tentang banyaknya klub Liga 1 yang menunggak gaji pemain tetap banyak. Terakhir, Kalteng Putra menunggak gaji pemain mencapai Rp 1,6 Miliar untuk 25 pemain.
Ketidakseriusan PSSI Terkait Hak Siar dan Komersial
PSSI sebagai regulator seharusnya menjadi pihak yang bisa menciptakan kompetisi yang kondusif bagi klub. Uang hak siar dan komersial liga bisa dibuat lebih fair. Sayangnya, PSSI tidak pernah serius memperjuangkan hak siar dan komersial untuk klub. Buktinya, langkah operator memberikan subsidi yang nilainya tidak sepadan tetap dibiarkan federasi.
Jika mempunyai visi agar klub-klub Liga 1 bisa sehat, maka sangat gampang bagi PSSI untuk mendatangkan hak siar dan komersial dengan nilai yang tinggi. Dibutuhkan profesionalitas dari regulator yag didelegasikan ke operator saat bekerjasama dengan pihak-pihak yang membeli hak siar. Dengan gairah penonton sepak bola di Indonesia yang sangat tinggi, tentu tak sulit bagi operator mencari pihak-pihak yang mau memberikan uang hak siar dan komersial yang tinggi.
Pembagian hak siar dan komersial harus fair dan tidak bisa disamaratakan. Hitungannya adalah rating pertandingan masing-masing klub. Semakin tinggi rating, pendapatan klub semakin banyak. Rumus sederhana ini jika dikawal PSSI tentu bukan hal yang sulit. Persoalannya tinggal mau atau tidak.
Kedaulatan Kompetisi Harus di Tangan Klub
Liga 1 2020 bisa berjalan lancar jika 18 klub peserta bersedia menjalani kompetisi. Artinya, posisi klub-klub ini sebenarnya cukup kuat. Apalagi 99 persen saham LIB dikuasai klub-klub. Sementara, PSSI hanya mempunyai saham sebesar 1 persen. Sepintas, komposisi saham ini mirip dengan komposisi saham dari The Football Association Premier League Ltd. 20 klub Liga Premier merupakan pemegang saham yang memiliki satu suara untuk masalah-masalah seperti perubahan peraturan kompetisi dan kontrak.
Klub juga memilih ketua, kepala eksekutif, dan dewan direksi untuk mengawasi operasi harian liga. Sementara PSSI-nya Inggris tidak terlibat langsung dalam operasional kompetisi meski memiliki hak veto sebagai pemegang saham khusus pada saat pemilihan ketua dan kepala eksekutif atau saat aturan baru diadopsi liga.
Berbeda dari Inggris di mana klub begitu berdaulat, dominasi PSSI dalam pengambilan keputusan sangat kuat. Saya belum melihat ada hak voting yang dimiliki 18 klub Liga 1. Selama ini, klub hanya diajak rapat-rapat tanpa ada mekanisme jelas dalam pengambilan keputusan. Seringkali, PSSI mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan klub. Protes Persebaya menjadi bukti bahwa klub tidak diajak serta dalam mengambil keputusan.
Kondisi ini tentu saja harus segera diubah. Sudah saatnya kedaulatan kompetisi dikembalikan ke klub. Mekanisme voting harus dilakukan semua klub Liga 1 dalam setiap pengambilan keputusan jika terjadi deadlock. Dengan demikian, tidak ada lagi protes yang dilakukan klub terhadap PSSI.
Protes Persebaya tidak ada artinya jika tidak didukung klub-klub lain. Selain Persebaya, Barito Putera dan Persik juga melancarkan protes penghentian liga. Ini awal yang bagus dan harus didukung mayoritas klub. Jika semua klub kompak dan menolak ikut kompetisi, maka kedaulatan klub terhadap kompetisi memang benar-benar ada.
***
Pandemi adalah momentum yang bisa dipakai klub untuk mereformasi kompetisi. Inilah saatnya 18 klub Liga 1 berdaulat. Jika ini bisa dilakukan, permasalahan-permasalahan seperti hak siar dan komersial, jadwal kompetisi, bisa diselesaikan dengan cepat dan fair. Muaranya, kompetisi dan klub-klub menjadi sehat, iklim industri sepak bola di Indonesia pun menjadi baik. Timnas Indonesia bisa menjadi kuat karena para pemainnya dipilih dari liga yang sehat.
Namun seperti yang saya tulis di atas, apakah 18 klub dan PSSI mau melakukannya? (*)
